SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM FUNGSINYA YANG NEGATIF

Oleh : Achmad Nosi Utama

Pertanyaan : 

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN SIFAT MELAWAN HUKUM ?

SAMPAI SEJAUH MANA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM FUNGSI YANG NEGATIF DAPAT DIBERLAKUKAN ?
 

Jawab :

Dalam hukum pidana, dikenal adanya ajaran mengenai sifat melawan hukum. Menurut Prof Soedarto[1], untuk dijatuhkannya sanksi pidana terhadap seseorang atau saya katakan sebagai syarat pemidanaan, harus memenuhi 3 syarat, yaitu adanya perbuatan, orang,  dan diancam dengan sanksi pidana. Saya akan membahas secara singkat, mengenai orang, dan ancaman sanksi pidana terlebih dahulu.

ORANG
 

Artinya adalah pelaku yang melakukan suatu perbuatan. Orang dalam hal ini harus memiliki kesalahan. Unsur dari kesalahan yaitu:

1) adanya sikap batin dari si pelaku (baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan) dalam melakukan suatu perbuatan; 
 2) orang tersebut haruslah memiliki kemampuan bertanggung jawab (dapat dipertanggung jawabkan secara hukum); dan 

 3) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

DIANCAM DENGAN SANKSI PIDANA
 

Artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Contoh sanksi pidana adalah yang terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sanksi pidana mati, penjara, kurungan, denda.  Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus merupakan perbuatan yang diancam oleh minimal salah satu sanksi tersebut, contohnya :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.      
  

PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA BELAS TAHUN, adalah sanksi pidana

Syarat yang terakhir adalah adanya PERBUATAN. 

Perbuatan disini haruslah perbuatan yang:

MEMENUHI RUMUSAN UNDANG UNDANG dan BERSIFAT MELAWAN HUKUM. 

1) MEMENUHI RUMUSAN UNDANG UNDANG 

Artinya bahwa perbuatan tersebut masuk dalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Contohnya : 

A dengan sengaja, karena ingin membunuh B, ia menusukan pisau ke perut B. Sehingga, B meninggal akibat perbuatan tersebut (penusukan). 

Dalam kasus ini, A (pelaku) terkena pasal 338 KUHP, yang berbunyi: 

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.     

Dalam kasus ini, perbuatan B memenuhi rumusan pasal 338 KUHP tersebut. Karena B melakukan perbuatan: Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

2) BERSIFAT MELAWAN HUKUM

Inilah unsur yang menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini. 

Dalam hukum pidana, dikenal 2 ajaran sifat melawan hukum. Pertama adalah sifat melawan hukum formil, yang artinya melawan hukum yang tertulis. Contoh: Orang dipenjara karena melakukan pembunuhan. Maka sudah jelas, bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum yang tertulis/melawan peraturan perundang undangan, yaitu pasal 338 KUHP. 

Kemudian yang kedua adalah sifat melawan hukum materiil. Artinya, bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang hidup di masyarakat (hukum yang tidak tertulis). Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil, dikenal dalam fungsinya yang negatif, dan dalam fungsinya yang positif. 

1) Dalam fungsinya yang positif, saya jelaskan secara sederhana. Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif artinya, apabila suatu perbuatan belum/tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan (belum ada regulasinya), tetapi perbuatan itu merupakan perbuatan yang dicela atau dilarang/dianggap kejahatan oleh masyarakat. Maka seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana (dijatuhi sanksi pidana terhadap orang tersebut).

2) Dalam fungsinya yang negatif artinya adalah, perbuatan diperbolehkan berdasarkan aturan-aturan yang hidup di masyarakat, namun dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetap boleh dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat tidak akan dipidana karena melakukan perbuatan tersebut. Contohnya:

      A(nama orang), melakukan sabung ayam di Bali 

Dalam hal ini, A melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan, yaitu melakukan sabung ayam. Sabung ayam merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana (tindak pidana) berdasarkan pasal 544 KUHP, dan beberapa pasal lain dalam aturan perundang undangan.  

Namun, dalam kehidupan masyarakat di bali, sabung ayam bukanlah merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, orang yang melakukan sabung ayam di bali, tidak akan dipidana (dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan tersebut). 

INILAH YANG DIMAKSUD SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI YANG NEGATIF. 

Lalu, dalam suatu waktu saat perkuliahan, saya menanyakan kepada dosen saya. Pertanyaannya adalah:

“Sampai sejauh mana sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dapat diberlakukan pada suatu perbuatan? Sebagai contoh, apakah bisa seseorang tidak dipidana karena membunuh orang lain, yang oleh adat istiadatnya diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut ?”

Jawabannya adalah :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.,MH, yang merupakan salah satu guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengatakan:

Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, dapat diberlakukan apabila perbutan yang diatur dalam hukum yang hidup di masyarakat, memenuhi syarat, yaitu: 

1) Apabila hukum yang hidup tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia);

2) Apabila hukum yang hidup tidak bertentangan dengan Pancasila; dan

3) Apabila hukum yang hidup tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Itulah jawabannya. 

So, monggo dianalisis “Apakah bisa seseorang tidak dipidana karena membunuh orang lain, yang oleh adat istiadatnya diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut?”.

Semoga bermanfaat.

     

---

[1] Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Semarang : Yayasan Soedarto. Hlm, 50.

[2] Id. At 85