TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Oleh: Achmad Nosi Utama

Main Hakim Sendiri atau eigenrichting  adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Main Hakim Sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia. Bentuknya bisa penganiayaan, perusakan harta benda, dan sebagainya. 

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) mencatat tak kurang dari 6.807 konflik kekerasan terjadi selama Januari hingga November 2014. Dari jumlah tersebut, Main Hakim Sendiri menyumbang 3.952. Sedangkan 786 insiden berkaitan dengan sengketa sumber daya, 767 berhubungan dengan perseteruan identitas, 467 menyangkut pemilihan dan jabatan, 456 berasal dari konflik tata kelola pemerintahan, serta 41 konflik dipicu separatisme. Sisanya, 338 berasal dari luar kategori konflik tersebut. Data SNPK juga menampilkan dampak dan sebaran peristiwa tak peduli hukum. Dari segi dampak, Main Hakim Sendiri mengakibatkan 282 orang tewas, 1.032 mengalami cedera, dan 422 bangunan rusak. 

Lalu, bagaimana sebenarnya aturan hukum di Indonesia terkait tindakan Main Hakim Sendiri? 

Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum, termasuk aturan Main Hakim Sendiri. 

Dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Main Hakim Sendiri. Namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang diatur tersebut dinamakan tindakan “Main Hakim Sendiri”. Sebagai contoh, pengaturan mengenai tindakan “Penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindakan Main Hakim Sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu (contohnya, ketika ada pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh warga kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut), tindakan “penganiayaan” dapat masuk atau dikategorikan sebagai tindakan Main Hakim Sendiri.

Beberapa pasal dalam KUHP, yang berkaitan dengan perbuatan Main Hakim Sendiri yaitu:

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara atau denda.

Bunyi pasalnya seperti ini :

• Ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
• Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yng bersalah dikenakan pidanapenjara paling lama lima tahun.”
• Ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dan seterusnya.

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, “penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan dengan ancaman pidana penjara. 

Bunyi pasalnya seperti ini :

Ayat (1) : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dan seterusnya.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang- buang barang sehingga berserakan.

c. Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Perusakan dengan ancaman pidana penjara atau denda.

Bunyi pasalnya seperti ini :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

d. Ada beberapa pasal lain yang dapat dikaitkan dengan tindakan Main Hakim Sendiri, diantaranya: 

Pasal 187, 188, 200, 201, 338, 354, 358, 406, 408, dan 409 KUHP.

Dalam hukum pidana terdapat aturan mengenai “ALASAN PENGHAPUS PIDANA”. Artinya, terdapat aturan yang mengatur mengenai “Hilangnya ancaman pidana pada seseorang, walaupun orang tersebut melakukan tindak pidana”. 

Agar lebih mudah memahaminya, secara sederhana “ALASAN PENGHAPUS PIDANA” dapat diartikan, “alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum (dipidana/dikenakan sanksi pidana) atas perbuatan yang dilakukannya, padahal perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan pidana (tindak pidana)”.

Aturan mengenai alasan penghapus pidana itu juga dikenal dalam hukum pidana negara-negara lain. Aturan tersebut memberi suatu sarana atau kebolehan bagi seseorang untuk membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum atau suatu tindak pidana. Namun, tentu saja agar hal itu tidak dilakukan secara semena-mena dan melecehkan hukum serta hak asasi setiap orang, sehingga hukum pidana juga memberi batasan normatif dengan menyebut syarat-syaratnya. 

Berkaitan dengan tindakan Main Hakim Sendiri terdapat aturan yang dinamakan “PEMBELAAN TERPAKSA” atau “PEMBELAAN DARURAT”. Pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat tersebut, merupakan salah satu dari “ALASAN PENGHAPUS PIDANA”.

TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA ATAU PEMBELAAN DARURAT (NOODWEER)

Pembelaan Terpaksa dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu “pembelaan terpaksa” dan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas”. Atau dapat juga disebut dengan istilah lain, yaitu “pembelaan darurat” (ini sama artinya dengan “pembelaan terpaksa”) dan “pembelaan darurat yang melampaui batas” (ini sama artinya dengan“pembelaan terpaksa yang melampaui batas”).

Aturan mengenai  pembelaan terpaksa” dan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

 Menurut Andi Hamzah, pembelaan terpaksa harus memenuhi unsur-unsur:

• Pembelaan itu bersifat terpaksa.
• Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
• Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
• Serangan itu melawan hukum.

Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Pembelaan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Jadi, harus proporsional. 

Terkait “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” menurut Andi Hamzah, ada persamaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. 

Perbedaannya ialah:

• Pada “pembelaan terpaksa yang melampaui batas”, orang yang melakukan perbuatan tersebut melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka, sebenarnya perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya saja orang yang melakukan hal tersebut tidak dipidana, karena guncangan jiwa yang hebat.  Sehingga, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” menjadi dasar pemaaf. 
• Pada “pembelaan terpaksa” merupakan dasar pembenar, karena sifat melawan hukumnya tidak ada.

R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

• Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
• Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
• Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Mengenai “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” atau “pembelaan yang melampaui batas pembelaan yang perlu”, R. Sugandhi, S.H., menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga.

Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Pada kasus konkret, pada akhirnya Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup “pembelaan terpaksa” atau bukan. Hal tersebut tentunya dengan ditinjau berdasarkan berbagai pertimbangan yang utuh (komprehensif) dengan memperhatikan nilai dan norma yang berlaku.

Referensi: 

Artikel “Aspek Hukum Terhadap Tindakan Anarkhis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat” oleh Nyoman Serikat Putra Jaya

www.paramadina-pusad.or.id

www.mcrizzwan.blogspot.com

www.hukumonline.com